default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Ketua Komisi V DPRD NTB TGH. Mahalli Fikri Gelar Reses Guna Menjaring Aspirasi Masyarakat

Ketua Komisi V DPRD NTB TGH. Mahalli Fikri Gelar Reses Guna Menjaring Aspirasi Masyarakat
Daerah
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

NWDI Online. Com - Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB Fraksi Demokrat TGH. Mahalli Fikri, SH menyelenggarakan kegiatan Reses pada hari Rabu (20/10/2021). 

Berbagai bentuk usulan dan masukan dari masyarakat terkait pembangunan imprastruktur di daerah pemilihannya yaitu Lombok Barat di sampaikan langsung pada kesempatan tersebut.

"Di era kepemimpinan TGB, NTB masuk 5 besar deretan daerah secara nasional paling bagus infrastruktur jalannya. Berbeda dengan kondisi di era kepemimpinan Zulkiflimansyah yang dihadapkan pada dua musibah besar yakni gempa bumi dan pandemi covid 19 yang membuat jalannya roda pemerintahan terganggu dan tidak maksimal", ujar Mahalli.

Dihadapan para konstituennya ia menjelaskan bahwa dalam situasi Pandemi Covid -19 saat ini pemerintah tidak banyak melakukan pembangunan disebabkan oleh minimnya anggaran. Sehingga masyarakat diminta bersabar dan tetap mematuhi prokes sesuai dengan himbauan pemerintah.

"Di era kepemimpinan Zul-Rohmi bukan tidak mau memaksimalkan pembangunan di NTB namun karena minimnya anggaran yang disebabkan oleh bencana gempa dan covid 19", jelasnya.

TGH. Mahalli mengatakan reses merupakan bagian dari fungsi kedewanan. Pelaksanaan reses merupakan bagian penting untuk menyerap informasi secara resmi dan langsung dari masyarakat.

Dalam kesempatan reses kali ini, banyak masukan dan kritikan dari masyarakat yang hadir, terhadap kebijakan-kebijakan di era pemerintahan Zul-Rohmi. Diantaranya adalah terkait kebijakan beasiswa luar negeri yang terkesan tebang pilih.

"Program beasiswa luar negeri yang di gaungkan oleh gubernur Zulkiflimansyah hanya bisa di akses oleh segelintir orang berdasarkan faktor kedekatan bukan murni berdasarkan nilai IPK yang dimiliki", ucap Muzakir salah satu peserta pemuda asal Lombok Barat.

Menanggapi hal itu TGH. Mahalli mempersilahkan masyarakat menyampaikan langsung aspirasi tersebut di hadapan gubernur NTB agar bisa ditindaklanjuti langsung oleh pemerintah daerah dan Dewan siap untuk ikut serta mendampingi masyarakat dalam rangka menyuarakan hak-haknya kepada pemerintah.

"Anggaran pendidikan sering kali tidak berkeadilan misalnya ada bantuan beasiswa S2 untuk para mahasiswa di lombok besarannya ada yang 10 jt hingga 15 jt namun di saat yang sama ada dosen di pulau sumbawa di beri beasiswa dengan angka 100 jt hingga 150 jt dan komisi V DPRD sangat keberatan, hal itu kemarin langsung kami sampaikan keberatan kepada pemerintah provinsi", jelasnya.

Sementara itu Noly Aditya Menteri Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram menyoroti sikap pemerintah provinsi yang sering kali enggan mendengarkan dan menanggapi aksi-aksi dari para mahasiswa yang membawa suara rakyat.

"Teman-teman mahasiswa sering kali melakukan aksi untuk menyuarakan hak-hak masyarakat dan para pemuda, namun tidak pernah di tanggapi serius apalagi di tindaklanjuti oleh gubernur NTB. Pemprov terkesan tidak terbuka kaitannya dengan transparansi anggaran", kata Adit. (red/Man)


  • Tags
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar